• disnaker.jpg

DASAR HUKUM

1.    Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
4.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 320);
5.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
7.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh ;
8.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.    Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
10.    Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
11.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15.    Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
16.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.    Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
18.    Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
19.    Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Penempatan Tenaga Kerja;
20.    Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
21.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 1964 tentang Kesehatan Kebersihan dan Penerangan Dalam tempat Kerja;
22.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1976 tentang Wajib Lapor Latihan Hyperkes Bagi Dokter Pemeriksa;
23.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan;
24.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
25.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
26.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekanan;
27.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik;
28.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi;
29.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
30.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tta Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
31.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
32.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
33.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jamsostek;
34.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang;
35.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
36.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
37.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya;
38.    Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan Khusus Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran;
39.    Keputusan Inspektur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Keselamatan Kerja Nomor 31 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik;
40.    Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.251/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal;
41.    Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.258/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah;
42.    Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP-260/PPTK/XI/2009 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, Perusahaan Untuk Kepentingan Perusahaan sendiri dan TKI yang Bekerja di Luar Negeri Secara Perseorangan;
43.    Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
44.    Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

Kirim Komentar


Security code
Refresh

Who's Online

We have 2 guests and no members online

Gallery

  • aannn.jpg
  • brosurkoeeeee.png
  • foto0391.jpg
  • foto0394.jpg

Link Terkait

Alternative flash content

Requirements